Cara mengurus Hak Merek – Merk Bisnis

Pasti semua sudah tahu merek itu apa. Tapi pasti belum tahu apa kaidah, norma, etika dan cara pengurusannya bukan? Nah sebagai Mimin yang peduli terhadap pengembangan bisnis UKM, UMKM Probolinggo, berikut ini Mimin sajikan ulasan mengenai Merk Dagang. Karena panjang, ini merupakan trilogi MEREK dan PENGURUSANNYA di PROBOLINGGO

M E R E K

UU No. 15 Tahun 2001

PENGERTIAN UMUM

merekdagang

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.

Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya.

Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan , persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan, (yurisprudensi MARI).

Merek atas barang lazim disebut sebagai merek dagang adalah merek yang digunakan/ ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang , atau badan hukum.

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum.

Merek sebagai tanda pembeda dapat berupa nama, kata, gambar, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Pemegang/pemilik Hak Merek yaitu : orang (persero), beberapa orang (pemilik bersama), Badan Hukum yang telah mendapatkan Hak atas Merek yang disebut dengan Merek Terdaftar.

Indikasi Geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi asal sama dengan Indikasi Geografis, tetapi tidak didaftar atau semata-mata menunjukkan asal suatu barangdan jasa.

TANDA YANG TIDAK BOLEH DIJADIKAN MEREK

∙       Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit atau kusut

∙       Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau menyinggung perasaan keagamaan.

∙       Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang.

∙       Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas.

∙       Kata-kata umum, misalnya kata rumah, kota dan sebagainya.

OBYEK PERLINDUNGAN

Perlindungan atas Merek

Hak atas Merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan negara kepada Pemilik Merek Yang Terdaftar dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau Badan Hukum untuk menggunakannya.

Hal penting yang perlu untuk diketahui

Perlindungan atas Merek Terdaftar yaitu adanya Kepastian Hukum atas Merek Terdaftar baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan. Sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar.

STATUS PENDAFTARAN

Indonesia mengenal atau menganut azas konstitutif yaitu : hak atas Merek diperoleh atas pendaftarannya, artinya pemegang Hak Merek adalah seseorang yang mendaftarkan untuk pertama kalinya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

Jangka waktu perlindungan merek 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran (filing date). Setelah 10 tahun dapat diperpanjang kembali.

MUTASI DAN LISENSI

Pengertian Mutasi meliputi pengalihan hak dan perubahan nama dan alamat.

Pengalihan hak.

Pengalihan hak atas merek dilakukan dengan cara :

∙       Pewarisan

∙       Wasiat

∙       Hibah

∙       Perjanjian dan sebab-sebab lain sesuai dengan UU

Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 90 UU Merek No. 15 Tahun 2001 :

Pelanggaran atas Hak Merek terdaftar ?yang sama pada keseluruhannya? dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 91 UU Merek No. 15 Tahun 2001

Pelanggaran atas Merek Terdaftar ?yang sama pada pokoknya? dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau didenda paling banyak Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah).

Pelanggaran terhadap pasal 94 dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pelanggaran

Yang berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran Hak atas Merek hanya pemegang Hak Merek, yaitu Merek yang telah terdaftar.

Bagi Merek tidak terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum, artinya tidak berhak mengajukan gugatan atas merek terdaftar maupun atas merek tidak terdaftar lainnya.

PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK

Mengajukan permohonan, sesuai dengan formulir pendaftaran Merek yang telah disediakan oleh Kantor Merek rangkap 4 (empat), dan melampirkan :

∙       Surat pernyataan bahwa pemohon tidak meniru atau menggunakan merek orang lain baik keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya.

∙       Surat kuasa apabila pemohon mengkuasakan permohonan pendaftaran Merek.

∙       Fotocopy KTP yang dilegalisir

∙       Fotocopy akte pendirian Badan Hukum yang disyahkan notaris bagi pemohon atas nama Badan Hukum.

∙       Fotocopy kepemilikan bersama yang dilegalisir atas nama pemohon lebih dari satu orang.

∙       Fotocopy NPWP yang dilegalisir.

∙       Etiket Merek sebanyak 24 (duapuluh empat) buah, 4 (empat) buat ditempel pada masing-masing form (form rangkap 4), dan 20 (duapuluh) buah dalam amplop, dengan ukuran maksimal 9 x 9 cm dan paling kecil 2 x 2 cm.

∙       Kwitansi pembayaran atas biaya pendaftaran sesuai biaya yang telah ditetapkan.

∙       Mencantumkan nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek pertama kali bagi merek dengan Hak Prioritas.

Pemeriksaan permintaan pendaftaran Merek.

Pemeriksaan formal

Pemeriksaan formal adalah pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administratif yang ditetapkan.

Pemeriksaan Substantif.

Pemeriksaan Substantif adalah pemeriksaan terhadap merek yang diajukan apakah dapat didaftarkan atau tidak, berdasarkan persamaan pada keseluruhan, persamaan pada pokoknya, atas merek sejenis milik orang lain, sudah diajukan mereknya lebih dahulu oleh orang lain.

 

Tanggapan Anda

Leave a Reply