2,5 Milyar Kredit Modal Kerja untuk Usaha Mikro dan Koperasi Kabupaten Probolinggo

Pemerintah Kabupaten Probolinggo Siapkan Rp. 2,5 Milyar Kredit Modal Kerja untuk Usaha Mikro dan Koperasi

Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menyiapkan Rp. 2,5 Milyar untuk digulirkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro melalui KMK. Dengan alokasi Usaha Mikro sebesar Rp 720 juta, KPRI sebesar Rp 750 juta, usaha sensuko sebesar Rp 530 juta dan Usaha Produktif sebesar Rp 500 juta. Yang nantinya akan disosialisasikan secara langsung kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Camat dan Organisasi Perangkat Daerah serta stakeholder yang memiliki binaan pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Probolinggo.“, papar Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Ir. Anung Widiarto, MM, Senin (13/01/2020) kepada Portal Koperasi dot COM.

Pembiayaan Kredit Modal Kerja (KMK) bagi Koperasi dan Usaha Mikro, adalah strategi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam upaya meningkatkan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Probolinggo.

KMK digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini memiliki bunga yang rendah.

“Bunga hanya 6% pertahun, sebagai wujud pemberdayaan dan perkuatan permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam upaya mempercepat pemerataan kesejahteraan dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Probolinggo, ” lanjutnya .

Koperasi dan Usaha Mikro yang dapat mengakses KMK ini tentunya harus yang sudah memiliki Izin Usaha. Semenjak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), maka seluruh perizinan diterbitkan melalui Lembaga OSS. Pengurusannya mudah. 

Perizinan bagi Usaha Mikro adalah Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Sedangkan untuk Koperasi, syaratnya adalah  Nomor Induk Berusaha (NIB), mengingat karakteristik khusus Koperasi sebagai Badan Usaha, jelasnya.

Dengan penyediaan dana KMK yang fleksibel dan murah, diharapkan menjadi solusi bagi Usaha Mikro dan Koperasi dalam mengembangkan usahanya, serta akan memperlambat gerak langkah rentenir di Kabupaten Probolinggo.

Hal ini dilaksanakan sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, untuk membantu tumbuh kembang Koperasi dan Usaha Mikro sehingga dapat meningkatkan iklim usaha yang kondusif, mendorong pertumbuhan dan mempercepat pemerataan perekonomian di Kabupaten Probolinggo, tutup Ir. Anung Widiarto, MM.

Tertarik ? Ingin mengajukan segera?

Klik judul berikut ini :

Pengajuan KMK Usaha Mikro

Sentuh tulisan Pengajuan KMK Usaha Mikro di atas.

Tanggapan Anda